Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen PAN dan RB) yang dipimpin oleh Yuddy Chrisnandi dianggap tidak berwenang dalam melakukan penilaian terhadap kinerja kementerian dan lembaga. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai, Presiden Jokowi lah yang berhak mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga.